BKDNTTPROV.GO.ID, bertempat di halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Selasa 31/5/2022, telah dilaksanakan seremoni penyerah Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Pegangkatan CPNS dan PPPK Guru Tahap I Lingkup Pemerintah Prov NTT formasi tahun anggaran 2021Provinsi Nusa Tenggara Timur kemungkinan akan membuka seleksi Penerimaan dan Pendaftaran CPNS 2023/2024 untuk ditempatkan diwilayah KabupatenAlor KabupatenBelu KabupatenEnde KabupatenFlores Timur KabupatenKupang KabupatenLembata KabupatenMalaka KabupatenManggarai KabupatenManggarai Barat KabupatenManggarai Timur KabupatenNgada KabupatenNagekeo KabupatenRote Ndao KabupatenSabu Raijua KabupatenSikka KabupatenSumba Barat KabupatenSumba Barat Daya KabupatenSumba Tengah KabupatenSumba Timur KabupatenTimor Tengah Selatan KabupatenTimor Tengah Utara Kota Kupang Informasi seperti Pengumuman, Rincian Formasi, hasil SKD dan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2023/2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di CEK di Link Pendaftaran CPNS 2023/2024/2022 resmi Pemprov Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jika ada pertanyaan seputar CPNS, Anda juga dapat menanyakan langsung ke kantor BKD/BKPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat diJl. Raya El Tari No. 52Kecamatan OeboboKota KupangTelp 0380 8430641Email admin Himbauan Pengunjung yang terhormat, bukan web resmi SSCASN, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023/2024 hanya satu portal di Pendaftaran Seleksi CPNS maupun PPPK 2023/2024 TIDAK dikenakan biaya GRATIS. Apabila ada yang mengatasnamakan menawarkan bantuan untuk kelulusan seleksi CPNS maupun PPPK dengan membayar sejumlah uang, maka itu bukanlah pihak kami dan sudah dipastikan itu Penipuan. tidak pernah meminta uang seperpun kepada siapapun, melalui media apapun. Salam hormat, terima kasih.
Bkd Nttprov Go Id Cpns. Bersama ini disampaikan pengumuman hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi banten formasi tahun 2021 berdasarkan surat kepala badan. Merujuk pada pengumuman panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi banten tahun 2021 nomor Login Link untuk Mendaftar CPNS 2021, Ikuti Beberapa from 1 ambon, maluku, 97124 telp Penyerahan surat keputusan pppk guru tahap i formasi 2021. [email protected] website p e n g u m u m a n. +62254267098 [email protected] Konsultasi Online. Tuesday, 26 april 2022 1230. Informasi peserta seleksi cpns pemprov jabar 2019; 810/023/ tentang hasil seleksi kompetensi dasar skd seleksi calon pegawai negeri sipil cpns lingkup pemerintah provinsi nusa tenggara timur tahun anggaran 2021 berdasarkan surat kepala badan kepegawaian negara nomor. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Jl. Bkd cpns indonesia jabarjuara jabarjuaralahirbatin jawa barat pns simpeg. Situs resmi badan kepegawaian daerah nusa tenggara barat 0370 7507500; Gubernur menghadiri pembukaan musrenbang prov. Cpns Provinsi Nusa Tenggara Barat Potensi Kali Ini Saya Akan Menyodorkan Suatu Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Atau Cpns Nusa Tenggara Barat 2021 Di Ntb didampingi kepala bkd dan kadis dikbud melaksanakan penyerahan. Penilaian kompetensi pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu di lingkup setda provinsi ntt, mewujudkan asn berkompeten, ntt maju. Bisa cek juga info lainnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. [email protected] website p e n g u m u m a n. Selasa 26 april 2022 bertempat di graha bhakti praja kantor gubernur ntb , sekretaris daerah prov. Berikut beberapa informasi pentingnya Kepala Bkd Provinsi Ntt, Henderina S. Bisa cek juga info lainnya di Badan kepegawaian daerah provinsi banten. Hasil seleksi calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah provinsi nusa tenggara timur tahun 2021 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini serta dapat pada website bkd provinsi ntt melalui laman
Daftar Pengumuman Passing grade Ujian TKD Sistem CAT Pemprov Nusa Tenggara Barat Tanggal 11 November 2018 dapat diunduh di bawah ini Daftar Pengumuman Passing grade Ujian TKD Sistem CAT Pemprov Nusa Tenggara Barat Tanggal 8 November 2018 dapat diunduh di bawah ini Daftar Pengumuman Passing grade Ujian TKD Sistem CAT Pemprov Nusa Tenggara Barat Tanggal 10 November 2018 dapat diunduh di bawah ini Mataram, BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat - Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bisa langsung diupload atau diunduh di dan Daftar Pengumuman Passing grade Ujian TKD Sistem CAT Pemprov Nusa Tenggara Barat Tanggal 5 November 2018 dapat diunduh di bawah ini Daftar Pengumuman Passing grade Ujian TKD Sistem CAT Pemprov Nusa Tenggara Barat Tanggal 6 November 2018 dapat diunduh di bawah ini Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS di Lombok akan dapat perlakuan khusus. Hal itu guna menjamin terlaksananya rekrutmen CPNS di sana tetap berjalan lancar setelah terdampak gempa. Daftar Pengumuman Passing grade Ujian TKD Sistem CAT Pemprov Nusa Tenggara Barat Tanggal 7 November 2018 dapat diunduh di bawah ini Latar Belakang Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik Belum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil PNS Nasional antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun Daerah. Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional. Identifikasi biometrik fisik PNS menjadi permasalahan yang cukup penting untuk kegiatan otentikasi. Mendukung kegiatan konversi NIP dan penerbitan Kartu Identitas PNS berbasis elektronik. Belum adanya standar sistem pelayanan PNS yang dapat dilakukan diseluruh wilayah NKRI. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. lnstruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional PengembanganE-Goverment. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu PNS bagi PNS. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. Tujuan Membangun database Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat, Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejateraan PNS Peningkatan layanan kepegawaian yang efektif, efisien Membangun sistem pelayanan PNS yang terpadu yang bermuara pada meningkatnya kualitas layanan publik. Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lain. Manfaat Mendapat kepastian fasilitas ASKES yang diperoleh. Mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen. Dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum. Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji. Dapat memanfaatkan anjungan KPE e-KIOS yang tersedia Kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang akan meningkatkan jam kerja produktif PNS. Kartu Pegawai Elektronik – KPE tidak Membebani PNS, Tetapi sebaliknya memberikan kemudahan. Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik Pengganti Kartu Kuning ASKES. Pengganti Kartu Pensiun Taspen. Kartu Layanan Taperum Bapertarum. Dompet Elektronik e-wallet. Penghitungan Gaji dan Belanja Pegawai Departemen Keuangan PerMen Keuangan Nomor 96 / / 2006 tgl 16 Oktober 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 antara lain Perjalanan Dinas, Biaya Akomodasi. Kartu Pegawai Elektronik – KPE dapat dikembangkan untuk fasilitas layanan lainnya Parkir,Bus Way, Presensi, Akses Kontrol. Pengertian Kepada setiap Istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Istri, disingkat KARIS, dan kepada setiap Suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU. KARIS / KARSU adalah kartu identitas Isteri / Suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah Isteri / Suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. KARIS / KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi Isteri / Suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS / KARSU yang telah diberikan kepada Isteri / Suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Apabila seorang Isteri / Suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada Isteri / Suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas pensiun. KARIS / KARSU berfungsi sebagai Bukti pendaftaran Isteri/Suami sah PNS, Lampiran surat pengantar pengajuan pensiun Janda / Duda, dan untuk tertib administrasi kepegawaian. Dasar Hukum PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Kepka BAKN No. 1158a/KEP/1983 Tanggal 25 April 1983 Kepka BKN Nomor 007/KEP/1988 Tanggal 3 Februari 1988 Kepka BKN Nomor 021/KEP/1988 tanggal 27 Februari 1988 Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 Persyaratan KARIS/KARSU Laporan perkawinan pertama LPP/Laporan perkawinan janda/duda, yang telah ditandatangani dan diketahui oleh atasan PNS yang bersangkutan. Melampirkan foto copy sah akta nikah dilegalisir KUA. Foto Copy SK pengangkatan CPNS. Foto Copy SK pengangkatan PNS. Foto Copy SK Konversi NIP 18 delapan belas digit. Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar Istri/Suami. Persyaratan Kehilangan Surat Pengantar Dari Kepala SKPD. Mengisi Blangko Isian Laporan Perkawinan. Surat Nikah. SK Konversi NIP Baru. SK PNS. SK CPNS. Foto Istri/Suami Hitam Putih 3X4 tiga lembar masing-masing dilegalisir rangkap 2 dua. Mengisi blangko laporan kehilangan. Dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian masing-masing dilegalisir oleh Kepala SKPD rangkap 2 dua. Disamping hal-hal tersebut perlu diketahui pula Bagi PNS yang mengisi Laporan Perkawinan janda/duda LPJD agar melampirkan akta nikah/akta cerai/akta kematian. Bagi PNS yang Karis/Karsu, untuk penggantian agar melampirkan Karis/Karsu yang salah/rusak. Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu, untuk penggantian agar melampirkan asli/fotocopy sah surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dasar Hukum UU. No. 43/1999. PP. No. 9/2003. PP. No. 99/2000 jo. No. 12/2002. Kepala BKN No. 12/2002. Persyaratan Dokumen/Berkas SK. KP. Terakhir. SK. Jabatan Struktural, serta Pernyataan Pelantikan SPMT. SK. Jabatan Fungsional Khusus / Tertentu dan PAK baru. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang golongan II/d ke III/a dan III/d ke IV/a. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina IV/a bagi staf dengan ijasah S2. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijasah ijasah dilegalisir pejabat yang berwenang dan uraian tugas oleh Eselon II. SK-CPNS, SPMT, dan SK-PNS KP pertama. DP. 3 dua tahun terakhir. Mekanisme Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemprov NTB mengusulkan KP bagi PNS dilingkungannya ke Badan Kepegawaian Daerah. Pemda Kabupaten/Kota mengusulkan KP Gol. IV ke Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah setelah meneliti dan memproses berkas KP mengusulkan ke Kanreg IX BKN Denpasar untuk dimintai Nota persetujuan. Setalah Kanreg IX BKN Denpasar menerbitkan Nota persetujuan, Badan Kepegawaian Daerah memproses untuk dibuatkan Surat Keputusan. Syarat-syarat Administrasi Calon Peserta Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina Surat Pengantar dari instansi. Fotocopy SK Pangkat golongan terakhir legalisir. DP-3 tahun terakhir. Ijazah Magister S2 yang sudah dilegalisir. Pas foto berwarna ukuran 3×4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar. Surat Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar yang diterbitkan oleh BKD Provinsi NTB. Pangkat minimal Penata Tingkat I III/d TMT 2 tahun. PNS yang berhak mengikuti Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina PNS/Staff/bukan pejabat struktural yang berpangkat Pembina Tk. I III/d untuk dinaikkan pangkatnya ke Pembina IV/a melalui seleksi Kenaikan Pangkat Pembina. Mempunyai ijazah Strata Dua S2. Masa kerja golongan minimal 2 tahun. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, menanti uang tunggu, atau cuti luar tanggungan negara. Persyaratan Pensiun Permohonan dari Instansi. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir dilegalisir. Foto Copy Gaji berkala terakhir dilegalisir. Foto Copy Kartu Pegawai, Taspen dilegalisir. Foto Copy Daftar Susunan keluarga dilegalisir. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir. Foto Copy Akte kelahiran Anak dilegalisir. Pas Foto hitam putih ukuran 4 X 6 7 lembar. Mengisi Blangko DPCP. DP 3 Tahun terakhir. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maupun sedang. Bagi pensiun yang melebihi batas usia pensiun harus dilampirkan SK Perpanjangan Jabatan/SK Pemberhentian dalam jabatan. Atas Permintaan Sendiri Permohonan dari Instansi. Permohonan yang bersangkutan tanda tangan diatas materai. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir dilegalisir. Foto Copy Gaji berkala terakhir dilegalisir. Foto Copy Kartu Pegawai, Taspen. Foto Copy Daftar Susunan Keluarga dilegalisir. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir. Foto Copy Akte kelahiran Anak dilegalisir. Pas Foto hitam putih ukuran 4 X 6 7 lembar. Tewas Saat Melaksanakan Tugas Permohonan pensiun janda/duda tewas. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri dilegalisir. Gaji berkala terakhir. Foto Copy Kartu Pegawai, Taspen. Daftar Susunan keluarga. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir. Foto Copy Akte kelahiran Anak. Pas Foto hitam putih ukuran 4 X 6 7 lembar. Fisum dari Rumah Sakit. Surat Keterangan dari Kepolisian. Surat keterangan Kematian. Surat Keterangan waktu melaksanakan tugas. Surat Keterangan Janda/Duda Lurah mengetahui Camat. Pensiun Janda/Duda Permohonan dari Instansi. Permohonan yang bersangkutan tanda tangan diatas materai. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri & SK Pangkat Terakhir dilegalisir. Foto Copy Gaji berkala terakhir dilegalisir. Foto Copy Kartu Pegawai, Taspen dilegalisir. Foto Copy Daftar Susunan Keluarga dilegalisir. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir. Foto Copy Akte kelahiran Anak dilegalisir. Pas Foto hitam putih ukuran 4 X 6 7 lembar. Surat Kematian. Surat Keterangan Janda/Duda dari Lurah mengetahui Camat. Pensiun Keuzuran Jasmani Permohonan dari Instansi. Permohonan yang bersangkutan tanda tangan diatas materai. Surat Keterangan dari Tim Kesehatan yang menyatakan ybs tidak dapat bekerja. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri dilegalisir. Foto Copy Gaji berkala terakhir dilegalisir. Foto Copy Kartu Pegawai, Taspen dilegalisir. Foto Copy Daftar Susunan Keluarga dilegalisir. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir. Foto Copy Akte kelahiran Anak dilegalisir. Pas Foto hitam putih ukuran 4 X 6 7 lembar. Sejarah Singkat Laporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara LHKPN Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara KPKPN. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. Peraturan Mengenai LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kewajiban Peyelenggara Negara Terkait LHKPN Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Mengumumkan harta kekayaannya. Ruang Lingkup Penyelenggara Negara Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara. Menteri. Gubernur. Hakim. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi. Jabatan Lain yang Juga Diwajibkan Untuk Menyampaikan LHKPN Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara MenPAN menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/03/ tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan. Pemeriksa Bea dan Cukai. Pemeriksa Pajak. Auditor. Pejabat yang mengeluarkan perijinan. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan Pejabat pembuat regulasi Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor SE/05/ link dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya terkait LHKPN dapat dilihat di situs resmi LHKPN Izin belajar adalah izin yang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Izin Belajar Diberikan dengan Ketentuan Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadwal kuliah bukan merupakan kelas sabtu-minggu. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal peringkat B BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja pelaksanaan tugas kedinasan. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Gubernur. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Berkas/Dokumen yang Harus Dilampirkan Surat pengantar dari instansi/SKPD yang bersangkutan. Formulir pengajuan izin belajar. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan. Foto Copy DP 3 tahun terakhir dengan kriteria minimal “baik” yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang izin belajar. Daftar uraian pekerjaan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat eselon II SKPD yang bersangkutan. Daftar Riwayat Hidup. Jadwal pendidikan/perkuliahan; dan Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima/sedang menempuh studi di lembaga tersebut. Kenaikan gaji berkala bagi PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan setiap 2 dua tahun sekali berdasarkan masa kerja. Dasar Hukum PP. No. 77/1977 dan perubahannya. Mekanisme Bidang Mutasi Pegawai menerbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala berdasarkan SKP terakhir tentang gaji atau tambahan masa kerja/kenaikan pangkat. Perkiraan Waktu Pelaksanaan/Penyelesaian 1 satu minggu, surat pemberitahuan sudah disampaikan 2 bulan sebelum TMT. Macam-macam Satya Lencana Satya Lencana Karya Satya 10 tahun berwarna Perunggu. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun berwarna Perak. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun berwarna Emas. Waktu Penganugerahan Setiap tanggal 17 Agustus. Hari Besar Nasional. Hari Ulang Tahun Instansi. Persyaratan Umum Usulan Satya Lencana Warga Negara Indonesia. Berakhlak dan Berbudi Pekerti baik. Berkas/Dokumen yang Harus Dipenuhi Surat Keputusan SK pengangkatan sebagai CPNS, dan SK PNS bagai pegawai yang alih status kepegawaian. Surat Keputusan Pangkat dan jabatan terakhir. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat dari instansi yang bersangkutan. Foto Copy piagam Satyalencana Karya Satya sepuluh tahun, dua puluh tahun atau Satya Lencana Karya Satya bentuk lama, apabila telah memiliki. Berikut Formulir Isian Pegawai FIP dan DUK untuk keperluan Permintaan Data dan Informasi Kepegawaian OPD sesuai Surat Badan Kepegawaian Daerah Tanggal 10 Mei 2017 Nomor 800/076/5II/BKD. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 497 Tahun 2018, maka dengan ini diumumkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan Formasi CPNS 2018 sebanyak 433 formasi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Еքецуζ ճθψըб овቡቦօн
- ሣխςаза ጇኧемኮλе офኚнሡνен
- Ֆугፋ αշукитр
- Ս ψеቼաрቡх
- Уйፎщէ аηοռօግե δ
- ንклуውε ኅ
- Ифислуክа абюշоξ ктищባκէξ
- Оν ебоքе ξιቆубէ
- ጉ υклоб ጻዘτа ոζθኢи
- Прիжατቃմян ниሴ иմሽμεз озիթխхዑкр
Pengumuman Jadwal, Lokasi, Dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar SKD IPDN Tahun 2023 1. Pengumuman Jadwal, Lokasi, Dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar SKD IPDN Tahun Buku Petunjuk Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional Sekolah Kedinasan Tahun 2023 Buku Petunjuk Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional Sekolah Kedinasan Tahun Penerimaan Calon Taruna/Taruni Pola Pembibitan Pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Akademik 2023/2024 Penerimaan Calon Taruna-Taruni Pola Pembibitan Pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Akademik Pengumuman SPCP IPDN Tahun 2023 Pengumuman SPCP IPDN Tahun Pengumuman Penyampaian Usulan Penetapan NIP CPNS Poltrada Formasi Tahun 2022 019 Pengumuman Penyampaian Usulan Penetapan NIP CPNS Poltrada Formasi Tahun Penyerahan Keputusan Gubernur NTT Tentang Pengangkatan PPPK Guru Tahap II Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Tahun 2021 022 Pengumuman Penyerahan SK PPPK Tahap II Formasi Tahun 2021 Penyampaian Dokumen Usulan Penetapan NI PPPK Guru Tahap II 118 Pengumuman BTL 14 November Pengumuman Penyampaian Dokumen Usulan Penetapan NI PPPK Guru Tahap II 116 Pengumuman BTL 10 November Pengumuman Penyampaian BTL Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap II 2. Pengumuman Penyampaian BTL Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Penyampaian Dokumen Usulan Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Penyampaian Dokumen Usulan Penetapan NI PPPK Guru Tahap info Pemberkasan NI PPPK info Pemberkasan NI Informasi Penyampaian Usulan Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Informasi Penyampaian Usulan Penetapan NI PPPK Guru Tahap Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap II Lingkup Pemprov. NTT Formasi Tahun 2021 Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap II Lingkup Pemprov. NTT Formasi Tahun Materi Pembekalan CPNS Tahun 2021 1. Materi Kaban BKD Provinsi , 2. Materi Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan , 3. Materi Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun , 4. Materi Bidang Disiplin Dan , 5. Materi Pengembangan Penjadwalan Ulang SKD SPCP IPDN tanggal 7 Juni 2022 Penjadwalan Ulang SKD SPCP IPDN tanggal 7 Juni Pengumuman Penyerahan SK PPPK Tahap I Formasi Tahun 2021 008 Pengumuman Penyerahan SK PPPK Tahap I Formasi Tahun Pengumuman Penyerahan SK PPPK dan SK CPNS Tahun 2022 007 Pengumuman Penyerahan SK PPPK dan CPNS Formasi Tahun 2021 Hasil Seleksi Administrasi SPCP IPDN Tahun 2022 Hasil-Seleksi-A Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Formasi Tahun 2021 Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Formasi Tahun Lampiran XII Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran XII Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran XI Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran XI Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I .pdf Lampiran X Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran X Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I .pdf Lampiran IX Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran IX Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran VIII Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran VIII Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran VII Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran VII Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran VI Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran VI Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran V Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran V Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran IV Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran IV Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran III Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran III Pemberitahuan - Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Lampiran II - Pemberitahuan Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I Lampiran II - Pemberitahuan Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap Pemberitahuan Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap I 001 Pemberitahuan Bagi Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap , Lampiran Informasi Seleksi PPPK Guru Tahap I Informasi Seleksi PPPK Guru Tahap Pengurusan Administrasi Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Pengurusan Administrasi Penetapan NI PPPK Guru Tahap Info Seleksi CASN Pemprov. NTT Tahun 2021 Part 4 Info Seleksi CASN Pemprov. NTT Tahun 2021 Part 4.pdf Informasi Seleksi CASN Pemprov. NTT Part3 Informasi Seleksi CASN Pemprov. NTT Part3.pdf Informasi Seleksi CASN Pemprov. NTT Part2 Informasi Seleksi CASN Pemprov. NTT Part 2.pdf Informasi Seleksi CASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Informasi Seleksi CASN Pemprov. Hasil Seleksi CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Hasil Seleksi CPNS Lingkup Pemprov. NTT Tahun Surat Permohonan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi CASN Lingkup Pemprov. NTT Tahun 2021 Surat Kepada RS Pemerintah Fasilitasi Pemberkasan CASN Hasil Seleksi PPPK Guru Pemprov. NTT Tahun 2021 Tahap I Hasil Seleksi PPPK Guru Pemprov. NTT Tahun 2021 Tahap Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Seleksi CPNS Lingkup Pemprov NTT Tahun 2021 Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Seleksi CPNS Lingkup Pemprov. NTT Tahun Pengumuman Jadwal SKB Seleksi CASN Pemprov. NTT 2021 25 Pengumuman Jadwal SKB Seleksi CASN Pemprov. NTT Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Pemerintah Provisi NTT Tahun 2021 24 Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Pemprov. NTT Tahun Pengumuman Hasil SKD Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 23 Hasil SKD Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi NTT Tahun Pengumuman Pemberkasan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengumuman Pemberkasan Pengangkatan CPNS menjadi Penyesuaian Jadwal SKD Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 021 Penyesuaian Jadwal SKD Seleksi CPNS Pemprov. NTT Tahun Hasil Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 1 Pemerintah Provinsi NTT Hasil Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 1 Pemerintah Provinsi Pengumuman Penjadwalan Ulang SKD CPNSD Pemerintah Provinsi NTT TA 2021 Pengumuman Penjadwalan Ulang SKD CPNSD Pemerintah Provinsi NTT TA Hasil SPCP IPDN Provinsi NTT Tahun 2021 Hasil SPCP IPDN Provinsi NTT Tahun Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar SKD CPNS Dan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Tahun 2021 Pengumuman Jadwal SKD dan Seleksi Kompetensi Pemprov. NTT Lampiran Hasil Tes Kesehatan Tahap I SPCP IPDN 2021 Lampiran Hasil Tes Kesehatan Tahap I SPCP IPDN Keputusan Rektor IPDN tentang Hasil Tes Kesehatan Tahap 1 SPCP IPDN 2021 Keputusan Rektor IPDN tentang Hasil Tes Kesehatan Tahap 1 SPCP IPDN Keputusan Rektor IPDN tentang Hasil Tes Integritas, Kejujuran dan Psikotest SPCP IPDN 2021 Keputusan Rektor IPDN tentang Hasil Tes Integritas, Kejujuran dan Psikotest SPCP IPDN Pengumuman Penetapan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Penerimaan CASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Pengumuman Penetapan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Penerimaan CASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pengumuman Seleksi Administrasi CASN Pemprov. NTT Tahun 2021 008 Pengumuman Seleksi Administrasi CASN Pemprov. NTT Tahun Petunjuk Teknis Juknis Pembekalan CPNS Formasi 2019 Secara Virtual JUKNIS PEMBEKALAN CPNS SECARA Perpanjangan Masa Pendaftaran Seleksi CASN TA 2021 Perpanjangan Masa Pendaftaran Seleksi CASN TA Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun SE Dirjen GTK 1460 Kualifikasi Akademik dan Serdik dalam Pendaftaran Pengadaan PPPK Guru 2021 SE Dirjen GTK 1460 Kualifikasi Akademik dan Serdik dalam Pendaftaran Pengadaan PPPK Guru Petunjuk Teknis Seleksi PPPK Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 Petunjuk Teknis Seleksi PPPK Guru pada Pemerintah Daerah Tahun Undangan Rapat Virtual Seleksi PPPK Guru 2021 Undangan Rapat Virtual Seleksi PPPK Guru Perubahan Pengumuman Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 3 Perubahan Pengumuman Seleksi PPPK Guru Tahun Pengumuman Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 2 Pengumuman Seleksi PPPK Guru Tahun Surat Edaran Dirjen GTK Tentang Seleksi Guru PPPK Tahun 2021 1 Surat Edaran Dirjen GTK Tentang Seleksi Guru PPPK Tahun Ketentuan Peserta Tes Kesehatan I SPCP IPDN 2021 Ketentuan Peserta Tes Kesehatan I SPCP IPDN Pengumuman Hasil SKD SPCP IPDN 2021 Pengumuman Hasil SKD SPCP IPDN Pengumuman SKD SPCP IPDN 2021 Pengumuman SKD SPCP IPDN Hasil Seleksi Administrasi SPCP IPDN 2021 Hasil Seleksi Administrasi SPCP IPDN Revisi Pengumuman Seleksi CASN TA 2021 Revisi Pengumuman Seleksi CASN TA Pengumuman Formasi Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2021 Pengumuman Formasi Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA Pengumuman Penyerahan SK PPPK Provinsi NTT Pengumuman Penyerahan SK PPPK dan Materi Kegiatan Pembekalan Manajemen ASN bagi CPNS Formasi 2019 Materi Ibu Kaban untuk Pembekalan , Materi Bidang , Materi Pak Kabid-Pembekalan CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2021 [Autosaved].pptx , MATERI BIDANG MUTASI SOSIALISASI , MATERI BIDANG DISIPLIN UNTUK TANGGAL 02 FEBRUARI Pengumuman Tambahan Penyerahan SK CPNS Formasi TA 2019 Pengumuman Tambahan Penyerahan SK CPNS Formasi TA Pengumuman Penyerahan SK CPNS Formasi TA 2019 Pengumuman Penyerahan SK. PENGUMUMAN PEMBERKASAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NI PPPK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR FORMASI TAHUN 2019 Pengumuman Pemberkasan NI PPPK FAQ Pemberkasan NIP CPNS 2019 Part 2 FAQ Pemberkasan NIP CPNS 2019 Part 2.pdf Revisi Lampiran Pengumuman Kelulusan CPNS 2019 Revisi Lampiran Pengumuman Kelulusan CPNS FAQ Pemberkasan NIP CPNS 2019 Part1 FAQ Pemberkasan NIP CPNS 2019 Part 1.pdf Pengumuman Tambahan Pemberkasan Penetapan NIP CPNS Tahun 2019 Pengumuman Tambahan Pemberkasan Penetapan NIP CPNS Tahun Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 1. Pengumuman Hasil CPNS Pemprov. NTT Formasi Tahun 2019 , 2. [Untuk Pelamar] Buku Petunjuk DRH dan Sanggah SKB CPNS 2019 , 3. Tutorial resize Pengumuman Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran SPCP IPDN Tahun 2020 Pengumuman Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran SPCP IPDN Tahun Pengumuman tetang Live Streaming Score SKB CPNS Pemerintah Provinsi NTT link-livestreaming score SKB CPNS Pemerintah Provinsi Pengumuman Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan SKB CPNS Pemerintah Provinsi NTT TA 2019 Pengumuman Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan SKB CPNS Pemprov. NTT TA SURAT EDARAN PERUBAHAN SPCP 2020 SURAT EDARAN PERUBAHAN SPCP Pemberitahuan Materi Pokok Soal SKB CPNSD Provinsi NTT TA 2019 Pemberitahuan Materi Pokok Soal SKB CPNSD Provinsi NTT TA PENGUMUMAN PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SKB CPNS FORMASI TAHUN 2019 Pengumuman-Pendaftaran Pengumuman SKD SPCP IPDN Provinsi NTT Pengumuman SKD SPCP IPDN Provinsi HASIL SKD CPNS LINGKUP PEMPROV NTT FORMASI TAHUN 2019 HASIL SKD FORMASI TAHUN Pengumuman tambahan terkait proses usulan pengangkat CPNS menjadi PNS Pemprov NTT PENGUMUMAN PENGKANGKATAN CPNS MENJADI , PENGUMUMAN TAMBAHAN SK SKD 6 FEBRUARI 2020 SKD-06-F SKD 5 FEBRUARI 2020 SKD-05-F SKD 4 FEBRUARI 2020 SKD-04-F SKD 3 FEBRUARI 2020 SKD-03 Februari SKD 2 FEBRUARI 2020 SKD-02-F SKD 1 FEBRUARI 2020 SKD-01-F SKD 31 JANUARI 2020 SKD-31- SKD 30 JANUARI 2020 SKD-30 Januari Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018 Menjadi PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018 Menjadi PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT & Permohonan untuk Melaksanakan Pengujian JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR SKD PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR FORMASI TAHUN 2019 PENGUMUMAN LENGKAP JADWAL SKD 2020 PEMPROV Peserta Seleksi CPNS Pemprov NTT Formasi Tahun 2019 dengan kategori P1/TL PENGUMUMAN PENGUMUMAN HASIL ADMINISTRASI DAN CETAK KARTU CPNS 2019 PENGUMUMAN-HA PENGUMUMAN HASIL SANGGAH CPNS 2019 PE Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi beserta Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Pemprov NTT PENGUMUMAN ADMINISTRASI LENGKAP 1.pdf Pengumuman Tambahan CPNSD 2019 REVISI - Pengumuman Seleksi CPNSD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2019 REVISI-Pengumuman-Seleksi-CPNSD-Lingkup-P Pengumuman Seleksi CPNSD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2019 Pengumuman_Seleksi_CPNSD_Lingkup INFORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 BPSDMD Provinsi NTT - Surat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten se - NTT tahun 2019 BPSDM-pelatihan dasar cpns Surat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNSD Tahun 2019 Surat-Penyelenggaraan- HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019 HASIL PENGUMUMAN PENYERAHAN SK PENGANGKATAN CPNSD 2018 PENYERAHAN SK TAHUN PENETAPAN NIP BAGI PELAMAR CPNS PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL UJIAN SESI 4 - CATUNBK - PPPK TAHAP 1 2019 HASIL SESI 4 - CATUNBK - PPPK TAHAP 1 HASIL UJIAN SESI 3 - CATUNBK - PPPK TAHAP 1 2019 HASIL SESI 3 - CATUNBK - PPPK TAHAP 1 HASIL UJIAN SESI 2 - CATUNBK - PPPK TAHAP 1 2019 HASIL SESI 2 - CATUNBK - PPPK TAHAP 1 PENGUMUMAN JADWAL SK PPPK PENGUMUMAN JADWAL SK SELEKSI KOMPETENSI PPPK PELAKSANAAN SELEKSI PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK 2019 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK Pengumuman Pemberkasan PPPK Pengumuman Pemberkasan Alur Pendaftaran PPPK alur PPPK Tahap I Tahun 2019 PENGUMUMAN PENDAFTARAN PPPK PENGUMUMAN TAMBAHAN PEMBERKASAN CPNS PENGUMUMAN TAMBAHAN PEMBERKASAN PENGUMUMAN KELULUSAN CPNSD 2018 LAMPIRAN II PENGUMUMAN KELULUSAN CPNSD 2018 LAMPIRAN PENGUMUMAN KELULUSAN CPNSD 2018 LAMPIRAN I PENGUMUMAN KELULUSAN CPNSD 2018 LAMPIRAN PENGUMUMAN KELULUSAN CPNSD 2018 PENGUMUMAN KELULUSAN CPNSD SPTJ SERDIK UNTUK KEPERLUAN SELEKSI CPNS 2018 SPTJ HASIL SKB_08_12_2018_SESI_4 HASIL SKB_08_12_2018_SESI_3 HASIL SKB_08_12_2018_SESI_2 HASIL SKB_08_12_2018_SESI_1 PENGUMUMAN TAMBAHAN SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI PESERTA SKB TAHUN 2018 PENGUMUMAN TAMBAHAN SERTIFIKAT HASIL SKB_7_DES_2018_SESI_4 HASIL SKB_7_DES_2018_SESI_3 HASIL SKB_7_DES_2018_SESI_2 HASIL SKB_7_DES_2018_SESI_I JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SKB 7-8 DESEMBER 2018 JADWAL SKB PROV LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL SKD PEMPROV NTT 2018 LAMPIRAN HASIL Pengumuman Hasil SKD Pemerintah Provinsi NTT 2018 PENGUMUMAN HASIL PERMENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 PERMENPAN 61 TAHUN Rekapan Final SKD Pemerintah Provinsi NTT 2018 FINAL SKD PEMPROV Panduan Seleksi CPNS Untuk Peserta BUKU PANDUAN SELEKSI CPNS 2018 UNTUK UNTUK SK Perubahan Kelulusan Administrasi CPNS 2018 SK PERUBAHAN KELULUSAN ADMINISTRASI CPNS PROV NTT Jadwal Per Sesi Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi CPNS 2018 JADWAL PER SESI SELEKSI KOMPETENSI Lokasi dan Jadwal Tes Seleksi CPNS 2018 LOKASI DAN JADWAL Pengumuman Cetak Kartu Seleksi CPNS 2018 PENGUMUMAN CETAK Informasi Jadwal Pelaksanaan Test CPNS 2018 INFO JADWAL TES CPNS PROV Hasil Seleksi Administrasi CPNS Provinsi NTT 2018 HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CPNSD PROV NTT Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 PENGUMUMAN SELEKSI Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNSD 2018 JADWAL SELEKSI CPNSD Jabatan/ Lokasi yang belum ada pelamarnya pada Seleksi CPNS 2018 JABATAN BELUM ADA Pengumuman Informasi Pengiriman Berkas Fisik Seleksi CPNS 2018 Penegasan Pengiriman Dokumen Daftar Pertanyaan Yang Sering Diajukan - Seleksi CPNS 2018 FAQ CPNSD PROV Pengumuman Tambahan III Seleksi CPNSD 2018 PENGUMUMAN TAMBAHAN Pengumuman Tambahan Ke-2 Seleksi CPNSD 2018 PENGUMUMAN TAMBAHAN II CPNS Pengumuman Tambahan CPNSD Provinsi NTT 2018 PENGUMUMAN TAMBAHAN CPNS SK MENPAN FORMASI CPNSD PROV NTT TAHUN 2018 SK MENPAN ALOKASI FORMASI CPNSD 2018 PROV Pengumuman Lengkap Formasi CPNSD Provinsi NTT 2018 PENGUMUMAN CPNS Pengumuman Awal CPNSD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 Alur Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2018
Kupang, – Sebanyak 436 Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengikuti kegiatan pembekalan CPNS yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi NTT pada hari Selasa 02/02/2021. Kegiatan pembekalan bagi CPNS dilakukan secara virtual ditengah pandemi Covid-19 yang berpusat pada ruang rapat BKD Provinsi NTT. Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Henderina S. Laiskodat, SP. M. Si membuka kegiatan pembekalan dilanjutkan dengan memaparkan secara garis besar profil Badan Kepegawaian Daerah BKD. Kegiatan pembekalan ini mengangkat tema umum Manajemen ASN. Kegiatan pembekalan CPNS secara virtual ini turut menghadirkan beberapa narasumber yang terdiri dari para pejabat struktural di BKD Provinsi NTT. Bapak Fransiskus A. Wotan, S. Sos sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai memaparkan materi mengenai kegiatan bidang diantaranya seleksi CPNS dan PPPK, seleksi IPDN dan sekolah kedinasan, sumpah/janji PNS, ujian dinas, tugas belajar dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Bidang Pengembangan Pegawai disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja Bapak Gergorius Babo, S. Kom, dengan materi pengembangan karier PNS, jabatan fungsional dan penilaian prestasi kerja, selanjutnya Ibu Agnes Ina Odjan, SS, sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai menyampaikan materi terkait penempatan dan pemindahan PNS, pensiun, KARPEG dan masa kerja PNS selanjutnya Bidang Disiplin dan KORPRI disampaikan oleh Babak Yohanes SH sebagai Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai dengan materi disiplin PNS, cuti dan KORPRI. Setiap materi yang disampaikan dapat diakses oleh peserta dengan cara mendownload melalui website Kegiatan pembekalan CPNS secara virtual ini dipandu oleh moderator Bapak Jusuf Otemusu, ST. Kegiatan pembekalan CPNS secara virtual ini berlangsung selama 2 jam 0930 -1130, yang ditayangkan secara langsung melalu kanal youtube BKD Provinsi NTT. Walaupun kegiatan ini dilakukan secara virtual, namum antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti secara daring, selain itu penggunaan aplikasi google form, sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Peserta dapat melakukan absensi untuk mengisi daftar hadir dan melakukan interaktif berupa pertanyaan-pertanyaan dengan narasumber melalui media google form. Pembekalan CPNS secara virtual ini merupakan suatu bentuk kegiatan inovasi dari Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai, oleh karena itu untuk menjamin mutu maupun kualitas kegiatan ini perlu dilakukan evaluasi sehingga diakhir sesi kegiatan pembekalan ini peserta mengisi kuesioner skala kepuasan penyelenggaran kegiatan ini. Aspek-aspek yang menjadi bahan evaluasi meliputi materi, pemaparan materi, diskusi, penyelenggara kritik dan saran. Hasil yang diperoleh dari survei ini, menunjukan tingkat kepuasaan peserta sangat tinggi dengan penyelenggaran kegiatan ini, hal ini berdasarkan persentase yang diperoleh sebagai berikut, Sangat Puas 41,09%, Puas 46,65%, Kurang Puas 11,01%, Sangat tidak puas 1,25%. Berdasarkan pada hasil tersebut tingkat kepuasan peserta pada kegiatan ini sangat tinggi pada aspek isi materi yang disampaikan dan tingkat kepuasan terendah adalah pada aspek penyelenggaran yang mencakup aspek durasi kegiatan. Salah satu indikator yang menunjukan bahwa aspek durasi yang rendah adalah, masih terdapat banyak pertanyaan dari peserta belum semuanya terjawab, karena kegiatan ini dibatasi oleh waktu. Namun secara umum peserta puas dengan kegiatan ini, hal ini menunjukan bahwa inovasi ini sangat bermanfaat dan perlu dilakukan secara berkala dalam upaya meningkatkan pemahaman CPNS terkait Manajemen ASN dalam mendukung program pengembangan ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditempat terpisah seusai kegiatan tim media melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai, Bapak Fransiskus A. Wotan, S. Sos, harapan beliau terkait kegiatan pembekalan CPNS ini diharapkan agar setiap Calon Pegawai Negeri Sipil wajib memahami setiap ketentuan kepegawaian yang berkaitan dengan peran dan fungsinya, serta memahami pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tugas dan tanggung jawab berat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
.